Aplikasi Kredit Online Syariah Yang Diawasi OJK, Bebas Riba!

Aplikasi Kredit Online Syariah Yang Diawasi OJK, Bebas Riba!

Kabarsoloraya.com. Aplikasi Kredit Online Syariah Yang Diawasi OJK, Bebas Riba! Seperti halnya urusan perbankan, kredit online juga terbagi atas kredit online konvensional maupun syariah. Jika kredit online konvensional yang legal dan diawasi OJK berpraktik seperti kredit online legal pada umumnya, kredit syariah atau kredit online syariah tanpa riba adalah Peer-2-peer (P2P) lending berbasis syariah yang tidak hanya menawarkan fasilitas pinjam-meminjam uang sesuai dengan hukum syariah, tapi juga memiliki kelebihan lainnya sebagai alternatif investasi yang bisa mendatangkan keuntungan lebih tinggi melalui mekanisme bagi hasil.

Meski berbasis syariah, kamu mesti tetap selektif dalam memilih aplikasi kredit online syariah. Selain itu, pastikan kamu juga memenuhi syarat dari masing-masing layanan kredit online syariah ini supaya lebih mudah mendapatkan approval saat pencairan ya.

Untuk mendapatkan pengalaman meminjam atau berinvestasi menggunakan aplikasi pinjol, pastikan kamu menggunakan aplikasi yang resmi terdaftar dalam OJK.

Aplikasi Kredit Online Syariah yang Diawasi OJK

1. Aplikasi Kredit Online Syariah (Investree)

Investree adalah layanan P2P lending berbasis konvensional maupun syariah. Untuk layanan syariah, fintech lending menawarkan pinjaman Invoice Financing Syariah di mana dalam model ini, pinjaman atau invoice dijadikan jaminan.

Kamu akan mendapatkan maksimal 80% dari nilai tagihan dengan nilai tagihan maksimal Rp2 miliar. Tenor atau jangka waktu pembayarannya sendiri mulai dari 30 hingga 180 hari.

2.  Aplikasi Kredit Online Syariah (Ammana.id)

Ammana.id memberikan pinjaman haji dengan tenor selama 3 tahun. Untuk mendapatkan pinjaman haji, kamu hanya perlu mengisi formulir saat mengajukan secara online melalui aplikasi Ammana sekaligus melengkapi dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga.

3.  Aplikasi Kredit Online Syariah (Alami)

Alami menawarkan jasa layanan pendanaan berbasis tagihan atau invoice. Ada pun untuk mendapatkannya, peminjam harus berbentuk UKM badan usaha PT atau CV yang sudah beroperasi selama minimal 1 tahun.

Ini berlaku untuk semua sektor industri kecuali rokok, minuman keras, dan makanan haram. Syarat yang harus diserahkan antara lain rekening koran, laporan keuangan, dokumen tagihan, dokumen legal pendirian usaha, NPWP, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang tertera dalam kontrak.

4. Aplikasi Kredit Online Syariah (Duha Syariah)

Duha Syariah memberikan layanan pinjaman online yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja barang-barang halal saja. Pinjaman dari Duha Syariah memiliki plafon maksimal Rp20 juta dengan pilihan tenor 3/6/9/12 bulan. Duha Syariah juga menyediakan layanan pinjaman untuk perjalanan umrah dan wisata halal dengan plafon Rp30 juta dengan tenor 12/18/24 bulan.

5. Aplikasi Kredit Online Syariah (Qazwa)

Qazwa menawarkan pinjaman modal kerja dengan cara melibatkan sistem chain supply bisnis pelaku usaha baik itu pemasok, pemilik toko, maupun agen yang secara khusus terverifikasi. Saat melakukan transaksi pinjam meminjam, Qazwa menggunakan akad mudharabah dan murabahah.

6. Aplikasi Kredit Online Syariah (Kapitalboost)

Kapitalboost memberikan layanan pinjaman online untuk pembelian barang dalam jangka pendek. Dengan plafon maksimal Rp2 miliar, kamu bisa melakukan pinjaman dengan tenor paling lama 12 bulan.

Layanan ini hanya berlaku bagi usaha berbadan hukum PT atau CV yang berdomisili di Bandung dan telah beroperasi minimal 1 tahun. Untuk melakukan pinjaman, pastikan ada Surat Perintah Kerja dari Pemberi Kerja. Syarat lainnya adalah, penjualan tahunan lebih dari Rp1 miliar dan memiliki arus kas positif dalam 12 bulan terakhir.

7. Aplikasi Kredit Online Syariah (Papitupi Syariah)

Layanan pinjaman online ini memberi limit pinjaman sebesar Rp50 juta dengan tenor hingga 36 bulan. Untuk bisa mendapatkan layanan pinjaman ini, kamu harus bekerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Papitupi Syariah selama minimal 2 tahun. Berusia 21 tahun atau sudah menikah dan merupakan WNI.